Sumber ekon.go.id

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap Usaha dan Pekerja Lokal

20 Jan 2020 09:18

Pemerintah segera menyelesaikan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pekan depan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas, Rabu (15/1).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, naskah akademik dan draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih dalam pembahasan internal untuk finalisasi antar kementerian/lembaga (K/L) dan stakeholders terkait, termasuk akademisi dan dunia usaha. Draft yang telah dibahas selama 2,5 bulan ini akan diselesaikan pada hari minggu besok, dan akan dapat diserahkan kepada DPR pada Selasa (21/1).

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, menurut Susi, diawali dari visi Presiden Jokowi untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi, khususnya di sektor formal. Pasalnya, berdasarkan data di 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27% dari total angkatan kerja. Selain itu, saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan. Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekira 2 juta orang setiap tahunnya.

Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perluasan lapangan kerja tersebut. Pertama yaitu memacu pertumbuhan ekonomi, sebab 1% pertumbuhan ekonomi akan menyerap sekitar 300-350 ribu pekerja. Sementara, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% dalam lima tahun terakhir.


Bagikan di | Cetak | Unduh